Marginalisasi Etnis Tionghoa

Read Time:3 Minute, 56 Second

Judul: Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998
Editor: I Wibowo dan Thung Ju Lan
Penerbit: Penerbit Buku Kompas
Cetakan: Maret 2010
Tebal: ix + 250 halaman
ISBN: 978-979-709-472-0

Peristiwa Mei 1998 jelas memiliki kesan tersendiri bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia. Tak terkecuali etnis Tionghoa. Rezim Orde Baru yang berkuasa selama 30 tahun seakan membatasi ruang gerak etnis Tionghoa. Lebih dari seratus kebijakan telah dikeluarkan pemerintahan Soeharto dalam rangka marginalisasi terhadap etnis Tionghoa.

Menguatnya stigmatisasi terhadap etnis Tionghoa dinilai menjadi faktor utama. Kelompok tersebut dianggap tidak memberikan sumbangsih terhadap pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, kecurigaan pun tak luput dari faktor eliminasi etnis Tionghoa—pada rezim Orde Baru—dalam sejarah Indonesia. Mereka dituduh menjadi “kuda troya” yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kecurigaan tersebut terus dilancarkan hingga terjadinya kudeta berdarah Gerakan 30 September PKI pada 1965, meskipun sampai kini belum diketahui dengan jelas siapa dalang utamanya.

Asumsi terkait bahaya eksistensi etnis Tionghoa di Indonesia membuat rezim Soeharto menerbitkan kebijakan asimilasi. Gagasan “bangsa yang homogen” yang ditegakkan atas model pribumi pun disampaikan rezim Soeharto. Kelompok etnis Tionghoa dipandang sebagai non pribumi, sehingga harus meninggalkan identitas ketionghoaan mereka jika ingin menjadi “orang Indonesia tulen.” h. 77

Atas dasar tersebut, selama Orde Baru masyarakat Tionghoa seakan tidak diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam kegiatan kemasyarakatan. Mereka hanya boleh terjun dalam kegiatan ekonomi. Namun tidak boleh terjun dalam bidang birokrasi, militer, dan politik. Selain itu, ekspresi kebudayaan mereka juga dipersempit.

Tak berselang lama setelah lengsernya Presiden Soeharto, akhirnya masyarakat Tionghoa mampu menghirup nafas segar. Masa Reformasi ditandai dengan lahirnya ratusan partai politik baru. Pada masa itu, masyarakat Tionghoa baru mampu menyampaikan aspirasinya dalam bidang politik. Hal tersebut terbukti dengan berdirinya Partai Komunis Tionghoa Indonesia (Parti) yang didirikan oleh keturunan Tionghoa Lieus Sungkharisma, Gunawan Tjahjadi, bersama enam kawannya pada 5 Juni 1998.

Dari sisi kepercayaan beragama, marginalisasi pun begitu kuat dirasakan oleh masyarakat Tionghoa. Pasalnya, agama Khonghucu yang dulunya diakui, pada rezim Soeharto pengakuan tersebut dicabut. Sementara itu, agama Buddha memiliki pengaruh yang lebih kuat karena dipandang lebih “berbau” Indonesia. Bahkan kelenteng—tempat peribadatan agama Khonghucu—pun beralih fungsi menjadi wihara—tempat peribadatan agama Buddha. Permasalahan ini baru mulai menemui titik terang semasa Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, tahun baru Imlek dinyatakan sebagai hari libur nasional. Hingga pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agama Khonghucu diresmikan kembali.

Sementara itu, buku bernuansa Tiongkok pun sulit berkembang pada masa Orde Baru. Khususnya buku-buku mengenai Tiongkok dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Namun setelah pupusnya Orde Baru dan digantikan Reformasi, kebijakan tersebut dihapus. Tepatnya pada tahun 2000 ketika Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden. Faktor tersebut yang selanjutnya menimbulkan kemajuan dalam geliat pustaka etnis Tionghoa di Indonesia. Buku-buku bernuansa Tiongkok baik fiksi maupun non fiksi semakin banyak dijumpai.

Selain buku, banyak pula media yang bermunculan pasca lengsernya Presiden Soeharto. Kebebasan berpendapat yang dulunya sangat terbatas, kini seakan menuai kebebasan yang luar biasa setelah sekian lama bungkam. Jumlah Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dikeluarkan era “Pers Pancasila” pada masa Soeharto yang hanya dibatasi 180 media mengalami perubahan yang signifikan. Pada akhir 1999 jumlah SIUPP melonjak menjadi 1600 media.

Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang memperbolehkan orang Tionghoa menjalankan segala ekspresi kebudayaannya. Dalam perkembangan selanjutnya tarian barongsai mulai banyak terlihat di Indonesia. Tarian barongsai yang mulanya hanya diperagakan sebatas pada perayaan Tahun Baru Imlek kini mulai diperagakan dalam banyak kesempatan di kancah nasional.

Selain barongsai, Bahasa Mandarin pun turut meramaikan bidang pendidikan di Indonesia. Bahasa Mandarin yang dulu dilarang penyebarannya, kini menemui eksistensinya kembali. Bahkan dalam berbagai studi kasus, khususnya di wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta peminat kursus Bahasa Mandarin mulai mengalami peningkatan jumlah yang signifikan.

Setelah marginalisasi itu berakhir, mereka harus masuk ke dalam arus utama masyarakat, ikut berkompetisi, serta merebut peluang dan kesempatan untuk membangun bangsa. Mungkin ini terasa tidak fair, tetapi kenyataannya orang Tionghoa harus benar-benar pandai dan cerdas, benar-benar menjunjung etika luhur. Orang Tionghoa harus dua kali lebih rajin, dua kali lebih santun, dua kali lebih ramah, dua kali lebih dapat dipercaya, dan seterusnya. Hanya dengan cara ini orang Tionghoa, seperti halnya orang kulit hitam di Amerika Serikat—dalam hal ini I. Wibowo memberi gagasan terkait aneksasi terhadap Presiden Obama—, akan perlahan-lahan masuk dalam arus utama masyarakat. h.238

Pembahasan terkait kondisi masyarakat Tionghoa yang mengalami marginalisasi ketika rezim Orde Baru berkuasa menjadi perbincangan yang menarik dalam buku ini. Terlebih ketika disandingkan dengan pasca Orde Baru, dimana masyarakat Tionghoa ibarat baru menemui kemerdekaan. Buku ini dikemas dengan bahasa yang relatif ringan, namun dalam beberapa pembahasan cenderung bertele-tele. Dengan mengupas tuntas tradisi masyarakat Tionghoa, dilengkapi dengan survei dan berbagai fakta sejarah buku ini mampu menjadi rekomendasi bagi masyarakat Tionghoa maupun masyarakat umum lainnya.

SHR