Read Time:3 Minute, 59 Second
Relevansi demonstrasi sebagai bentuk pergerakan mahasiswa kerap dipertanyakan. Terlebih lagi, tantangan beriring muncul di era Revolusi Industri 4.0.
Senin—Selasa (23—24/9), mahasiswa dari berbagai daerah turun ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Mereka melakukan demonstrasi atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itulah puncak dari Aksi Mahasiswa #ReformasiDikorupsi.
Seiring berkembangnya zaman, pergerakan mahasiswa tentu tak bisa dikatakan sama lagi. Kondisi sosial politik saat ini jelas berbeda dengan saat pergerakan mahasiswa tahun 1998. Untuk mengulik hal tersebut, maka Reporter Institut Muhammad Silvansyah Syahdi Muharram mewawancarai salah seorang Mantan Aktivis 1998 Tubagus Ace Hasan Syadzily yang juga merupakan Presiden Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jakarta Periode 1998—2000.
1. Apakah pergerakan mahasiswa dulu dan sekarang masih memiliki misi yang sama?
Sejatinya, mahasiswa memang merupakan salah satu alat kontrol terhadap pemerintahan. Mereka menjadi bagian dari kelompok strategis atau civil society yang juga mengontrol pihak-pihak lain dalam hal pengambilan kebijakan publik. Tentu, semangat mahasiswa yang memiliki peran tersebut saya kira seharusnya sama sampai kapan pun walau mungkin latar sosial dan politiknya berbeda.
Mahasiswa angkatan 1998 secara kritis melakukan hal tersebut karena situasi sosial politik yang mengharuskan. Terutama, sistem pemerintahan orde baru yang selama 32 tahun berkuasa dan nyaris tanpa kontrol dari lembaga-lembaga demokrasi yang ada. Demokrasi hanya omong kosong karena semua kekuatan politik dan kebijakan tersentralisasi. Terlebih lagi, gerakan mahasiswa dibungkam dan mereka dicengkram oleh negara.
Saat ini, latar politiknya agak berbeda dengan tahun 1998. Perbedaan itu terletak pada gerakan mahasiswa yang lebih bebas untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan publik. Apalagi saat ini, semua lembaga-lembaga demokrasi dari mulai eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya relatif telah menjalankan fungsi dengan baik.
2. Bagaimana padangan Anda dengan Aksi Mahasiswa #ReformasiDikorupsi di Gedung DPR RI pada 23—24 September 2019?
Menurut saya, itu hak mahasiswa. Kami mengapresiasi mahasiswa yang melakukan koreksi terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak baik atau tidak tepat oleh mereka. Namun kalau kita lihat, isu yang diangkat dalam demonstrasi pada saat itu ada berbagai macam.
Secara substansi, kalau semisal kita menolak terhadap RUU KUHP, itu artinya mengembalikan KUHP yg lama—buatan belanda yang lebih represif. Oleh karena itu, menurut saya isu yang diangkat harus lebih spesifik dan didalami hal apa yang perlu diprotes.
3. Apakah pergerakan mereka sesuai dengan cita-cita Reformasi 1998?
Kalau itu tergantung pemahaman kita—terhadap UU KPK misalnya. Saya katakan bahwa jelas UU KPK yang direvisi tersebut sama sekali tidak memberhentikan KPK. Saya memahami revisi tersebut justru ingin memperkuat kredibilitas KPK. Karena selama ini, tidak ada kontrol KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi secara internal. Oleh karena itu, ada lah dewan pengawas.
Sebetulnya, itu isu yang harusnya dipahami oleh banyak pihak terutama mahasiswa—apakah penting atau tidak yang namanya dewan pengawas tersebut? Kalau soal isu RUU KUHP, isu apa yang ingin kita kritisi? Toh, RUU KUHP juga sudah ditunda.
4. Bagaimana siklus pergerakan Mahasiswa Ciputat?
Proses gerakan mahasiswa pada 1998 di Ciputat saat itu diwarnai oleh munculnya kelompok-kelompok studi. Kelompok studi itu lah yang selama ini menggodok berbagai isu, mengetahui tentang hal yg harus kita idealkan dalam konteks negara demokrasi. Kami sendiri waktu itu melakukan penggalangan kekuatan untuk menjatuhkan pemerintahan orde baru yang sangat otoriter.
Saya tidak tahu dalam konteks Mahasiswa Ciputat yang hampir selama 20 tahun tertidur sejak pascareformasi dan justu sekarang tiba-tiba bangkit. Akan tetapi tentu, kritik saya yang paling penting adalah bahwa setiap mahasiswa pun juga harus memiliki kemampuan untuk mengkaji berbagai isu secara mandalam. Jangan sampai informasi yang didapatkan dari isu yang diangkat dalam demonstrasi jelas tidak memiliki argumentasi yang kuat.
5. Bagaimana tantangan pergerakan mahasiswa di era Revolusi Industri 4.0?
Saya selalu mengingatkan agar kita melek literasi politik. Sekarang ini, hampir semua di antara kita sudah menggunakan gadget. Dunia ada dalam genggaman, berbagai informasi sangat cepat didapat sebagai konsekuensi dari Revolusi Industri 4.0. Kita harus betul-betul menjaga kemampuan untuk menyeleksi berbagai informasi agar tidak terjebak ke dalam informasi yg bertendensi pada hoaks.
Maka dari itu, saya pribadi tentu berharap untuk mahasiswa mengedepankan semangat akademik dan intelektual. Supaya nantinya, isu yang mereka angkat bukan semata-mata informasi sepihak dari media sosial, tetapi berdasarkan informasi yang utuh. Tantangan kita adalah bagaimana memanfaatkan Revolusi Industri 4.0 ini dengan penggunaan teknologi yang tepat.
6. Harus apa dan bagaimana pergerakan mahasiswa ke depannya?
Saya kira, hal yang paling penting adalah gerakan mahasiswa tetap menjadi kekuatan kritis yang mampu menjadi gerakan moral bagi perbaikan bangsa ini. Namun demikian, tentu tidak asal menyampaikan pendapatnya yang kritis, tetapi juga harus didasarkan pada informasi yang akurat, data-data yang mendalam, juga kajian-kajian yang tajam. Sehingga dari situ, akan melahirkan formulasi isu dari gerakan yang tepat dan sesuai dengan konteks demokrasi saat ini.
Muhammad Silvansyah Syahdi Muharram
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
0
0
Average Rating