“Kenaikan PPN membuat pengeluaran kelas menengah semakin tinggi ditengah kenaikan upah pekerja yang rendah. Akibatnya, terjadi penurunan kelas sehingga jumlah kelas bawah berpotensi semakin banyak”
Di tengah suasana merayakan lebaran, Herman dilanda dilema mengenai nasib putrinya yang hendak lulus dari bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Keputusan untuk melanjutkan pendidikan putrinya ke perguruan tinggi atau tidak, selalu muncul di benak Herman. Situasi sulit itu timbul lantaran penghasilannya sebagai petugas kebersihan di salah satu SMA swasta di Depok hanya cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari. Walaupun dihadapkan dengan pilihan yang serba salah, Herman tetap menyerahkan keputusan berkuliah kepada putrinya.
“Saya enggak lagi memaksakan, kalau anaknya mau kuliah insyaallah saya usahakan,” jelas Herman, Selasa (8/4).
Herman kembali bekerja membersihkan pekarangan sekolah untuk menyambut kembalinya siswa-siswi dari libur lebaran. Setiap pagi hingga sore ia memastikan pekarangan sekolah bersih dari rimbunan daun dan ranting-ranting yang mengganggu. Terkadang dalam kesibukannya, ia juga menyempatkan menyapa para murid dan guru dengan senyum ramah. Namun dibalik senyum ramah itu, biaya pendidikan putri sulungnya terus menghantui pikiran Herman. Bukan hanya biaya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, masih ada tunggakan biaya sekolah putrinya yang harus Herman lunasi.
Herman telah bekerja sebagai petugas kebersihan selama sembilan tahun dengan upah 4,3 juta per bulan. Ia merasa beruntung masih bisa bekerja dibandingkan teman-temannya yang menganggur. Namun, pengeluaran Herman bertambah seiring kedua anaknya bertambah besar. Biaya hidup Herman yang semakin tinggi tanpa dibarengi kenaikan upah yang sesuai, membuat kondisi ekonomi keluarganya kian terpuruk.
Kondisi yang dihadapi Herman, merupakan salah satu permasalahan kelas menengah di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kelas menengah adalah klasifikasi kelas ekonomi bagi masyarakat indonesia yang berpendapatan 2 hingga 9 juta per bulan. BPS menggunakan standar Bank Dunia untuk mengklasifikasikan jumlah tersebut, yakni 3,5-17 kali garis kemiskinan suatu negara.
Peneliti Ekonomi Lokataru Foundation, Daffa Batubara mengatakan, upah pekerja di Indonesia setiap tahun selalu naik, namun tidak signifikan. “Walaupun Upah Minimum Pendapatan (UMP) tahun kemarin naik 6%, tetapi rata-rata pertumbuhan upah pekerja di Indonesia itu tidak sampai 5%,” jelas Daffa, Selasa (18/3).
Menurut Daffa, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi pemicunya. Kenaikan PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025 membuat masyarakat menahan konsumsi. Akibatnya, daya beli masyarakat menjadi minim. “Daya beli yang minim menyebabkan perusahaan-perusahaan bangkrut, pabrik-pabrik tutup, karena memang tidak ada yang beli,” katanya.
Kenaikan PPN diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sesuai amanah UU tersebut, setiap barang mewah akan dikenakan tarif 12%, sedangkan barang non mewah 11/12% per 2025.
Lebih lanjut lagi, menurut Daffa pemerintah perlu mencabut kebijakan kenaikan PPN karena menambah beban masyarakat. Daffa menyebut, pemerintah seharusnya menetapkan pajak yang lebih tinggi bagi konglomerat-konglomerat di Indonesia, dibandingkan menaikan PPN yang membebani masyarakat biasa.
Kondisi perekonomian Indonesia yang sedang carut marut akibat deflasi dan kenaikan PPN membuat kelas menengah semakin terperosok. Rata-rata pertumbuhan gaji pekerja yang rendah dan biaya hidup yang semakin tinggi membuat kelas menengah harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tak jarang mereka menggunakan tabungan dan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti Herman.
Jika keadaan tersebut terus menerus terjadi, kelas menengah diprediksikan akan turun kelas di tahun yang akan mendatang. Menurut BPS, kelas menengah menjadi salah satu penyumbang persentase terbesar pengeluaran konsumsi masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, jika kelas menengah terus menyusut, maka daya beli masyarakat semakin melemah. Daya beli masyarakat yang lemah akan membuat banyak perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik di Indonesia terancam tutup.
“Saya memprediksi jumlah kelas menengah akan menyusut. Tapi bukan berarti kelas menengah naik kelas. Kelas menengah yang merosot,” pungkas Daffa, (18/3).
Reporter: RK
Editor: Muhammad Arifin Ilham
1
0
