Peran Aktivis Tangkal Radikalisme

Read Time:3 Minute, 15 Second

Lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi pusat pembelajaran turut menjadi sasaran empuk paham radikalisme. Organisasi ekstra pun turut andil dalam peranannya menangkal paham radikalisme dengan berbagai program pilihan.

Dewasa ini, makin marak isu-isu radikalisme yang beredar di Indonesia. Radikalisme diartikan sebagai suatu paham yang mendambakan perubahan secara sosial dan politik bersifat revolusioner. Namun, bila ditinjau dari sudut pandang keagamaan, radikalisme dimaknai sebagai paham yang mengarah pada pangkal keagamaan dengan fanatisme tinggi. Paham tersebut mengacu pada perilaku keagamaan yang menghendaki perubahan secara drastis dengan mengambil karakter keras yang bertujuan merealisasikan target-target tertentu.

Hingga kini paham radikalisme terus menjalar ke berbagai aspek, salah satunya pendidikan. Seperti dilansir dari website conveyindonesia.com, dilakukan riset pada 2017, Badan Intelijen Negara (BIN) menemukan 39% mahasiswa Indonesia terpapar paham radikal. Bahkan, tiga kampus dinyatakan sebagai sarang kelompok radikal. Selain itu, lembaga intelijen ini juga mendapatkan fakta 24% mahasiswa dan 23,3% pelajar SMA sederajat setuju dengan negara Islam.

Temuan bahwa masuknya gerakan radikal sudah merasuk dalam institusi pendidikan diperoleh dari survei PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Convey Indonesia pada 2017 serta survei The Wahid Institute pada 2016. Pertama, radikalisme muncul akibat pemahaman guru terhadap agama sangat eksklusif (PPIM; 2008). Bahkan menurut The Wahid Institute, mayoritas anggota Kerohanisan Islam (Rohis) siap jihad ke Suriah. Adapun survei Maarif Institute pada 2017, mengungkapkan paham radikalisme masuk lewat alumni, guru, dan kebijakan sekolah. Tidak bisa disangkal, bahwa lembaga pendidikan yang seharusnya dijadikan sebagai pusat pembelajaran justru menjadi sasaran empuk untuk menyemaikan paham radikal.

Menurut Iding Rosdyidin selaku Pakar Politik, menuturkan bahwa penyebaran radikalisme di kalangan perguruan tinggi justru bermula dari sekolah menengah. Hal itu terjadi karena pemahaman keagamaan mereka lebih bersifat harfiah. Lantas, ketika telah usai dari sekolah dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi membuat pemahaman radikalnya melebar. “Ini cukup mengkhawatirkan, kita dan UIN punya tanggung jawab untuk mengubah,” tutur Iding pada Kamis (21/11).

Direktur Center for the Study Religion and Culture (CSRC), Idris Hemay menuturkan Salah satu faktor di kalangan pemuda yang terpengaruh paham radikalisme disebabkan oleh masalah identitas. Menurutnya, Krisis identitas di kalangan pemuda mendekatkan mereka pada penerimaan terhadap identitas lain dengan gagasan baru yang lebih radikal dan menyebabkan mereka rentan akan pengaruh radikalisme. “Ketika seseorang tercabut dari akar identitasnya, maka orang itu rentan terhadap radikalisme,” ujar Idris, Rabu (20/11).

Organisasi ekstra yang bermuara pada organisasi kemahasiswaan Islam juga ikut andil dalam menangkal radikalisme di kampus UIN Jakarta seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Muhammad Maulana Al-ayyubi selaku ketua KAMMI mengungkapkan, caranya menangkal radikalisme dengan mencanangkan ideologi Islam Ahlussunah Waljamaah atau islam yang universal sebagaimana kultur beragama di Indonesia yangmoderat. Pergerakan yang dilakukan juga bukan di kampus, namun turut menyebar ke masyarakat. Lebih lanjut, diadakan diskusi rutin untuk menangani maraknya paham radikal dengan mengundang pakar ahli. “Contohnya kita bahas masalah celana cingkrang dan pelarangan cadar yang sempat menuai kontroversi,” ucap Ayyub, Kamis, (21/11)

Tak jauh berbeda dengan Ayyub, Ketua HMI Cabang Ciputat, Tharlis Dian Syah Lubis pun turut angkat bicara mengenai peran organisasinya dalam menangkal radikalisme. Tharlis menyebutkan bahwa pihaknya telah mengadakan penyuluhan tentang radikalisme. Selain itu, HMI telah mengadakan kerja sama dan diskusi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) “Kami juga bekerja sama BNPT dalam pembuatan modul,” ungkap Tharlis pada Sabtu (16/11)

Menurut Ketua IMM Hizbullah, sebagai aktivis organisasi perlu menangkal radikalisme. Pasalnya, isu radikal sering ditunjukan kepada masyarakat Indonesia yang mendoktrin keyakinan. Namun isu radikal banyak dipakai pihak pemerintahan sebagai bahan proyek. IMM sendiri melakukan diskusi bersama Mahasiswa. “Kami berdiskusi terkait Pemerintah yang sering menggunakan kata radikal dan memaksakan ideologi pragmatis,” ujarnya, Jumat (6/12).

Sedangkan salah satu organisasi kaderisasi PMII, Dicky Prasitya mengatakan pihak PMII selalu melakukan diskusi dan pembinaan akan paham radikal. Agar tak salah dalam memaknai radikal. “Kita berantas golongan yang menyalah artikan radikal sebagai atas nama agama,” pungkasnya, selasa (3/12).

Ika Titi Hidayati, Ayu Naina Fatikha, & Moch. Sukri