Tradisi Suap yang Keruh

Read Time:3 Minute, 27 Second

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan sembilan orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung, Rabu (21/9) silam. 


Dilansir dari cnnindonesia.com, pada Jumat (23/9) lalu, tim KPK mendapat informasi perihal penyerahan sejumlah uang tunai dari pengacara Eko Suparno kepada Desy Yustria yang merupakan representasi Sudrajat sekaligus PNS pada Kepaniteraan MA. Sudrajad diduga menerima uang pelicin dalam sengketa perdata Koperasi Simpan Pinjam Intidana. 


Pada Rabu (16/11), Institut melakukan wawancara khusus dengan Zaki Mubarak terkait kasus suap yang diduga dilakukan oleh Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Zaki merupakan pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.


Bagaimana peran negara dalam menindaklanjuti kasus suap yang melibatkan hakim agung?

Ini persoalan yang sebenarnya sudah lama dikeluhkan, pengadilan di Indonesia itu rawan dengan kasus suap menyuap. Namun yang marak terjadi, proses awalnya sudah bersifat transaksional kala proses seleksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Sekitar 10 tahun lalu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar ditangkap dan dihukum seumur hidup. Sebelum ditangkap, sempat terjadi kasus transaksi uang antara Hakim Sudrajad dengan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk meloloskan Sudrajad masuk ke MA sebagai hakim agung. Kasus ini sempat dibeberkan di berbagai media, namun berita tersebut tiba-tiba hilang tanpa kelanjutan. 

Hal tersebut yang harus dirubah mekanismenya, karena partai politik di Indonesia sampai saat ini bersifat transaksional. Menurut saya, negara perlu mekanisme yang baru sehingga hal demikian tidak terjadi lagi. Partai politik juga perlu memiliki komitmen yang kuat untuk menyepakati peraturan negara. 

Mengapa seorang hakim agung bisa terjerat kasus suap? Apa faktor yang mempengaruhi mereka hingga bisa melakukan hal tersebut?

Karena moralnya jelek. Faktor lainnya dipengaruhi oleh proses masuknya hakim agung menjadi bagian MA melalui transaksional, maka hasil seleksi akan menghasilkan hakim-hakim agung yang berengsek. Menjadi hakim agung harus mempunyai uang yang banyak, sebab mesti menangani kasus besar yang melibatkan dana triliunan.

Pemerintah banyak menarik orang-orang yang akan menguntungkan DPR untuk melindungi beberapa anggota DPR dengan kasus korupsi dan mengamankan bisnis yang diindikasikan melanggar hukum. Jadi permasalahan itu muncul dari DPR, kemudian pemerintah yang sering bermasalah, sehingga berdampak pada Mahkamah Agung. 

Hakim agung masuk ke peradilan Indonesia mewakili para donatur yang berasal dari para penjudi dan penjahat untuk membela mereka yang memberikan sponsor. Hal tersebut membuktikan belum berjalannya good government

Bagaimana seharusnya mekanisme pengangkatan hakim agung yang berintegritas dan jujur agar tak terjerat dalam kasus suap?

Sebetulnya dibutuhkan komitmen dari pemerintah dan para politisi untuk membuat regulasi yang mampu mengatasi hal-hal transaksional. Dimulai dari Undang-undang (UU), sebab jika UU-nya bagus, maka penegakan hukum juga dapat terintegrasi, mampu menciptakan good government, serta mampu membuat legislasi yang bagus. 

Selanjutnya, Pemerintah harus membuat mekanisme politik berupa sebuah pemilihan, baik di tingkat lokal maupun nasional tanpa mengurangi kualitas demokrasi tetapi biayanya lebih murah. Salah satunya pemilihan secara online melalui sistem pemungutan suara. 

Selain itu, pemerintah harus membiayai seluruh biaya untuk politik yang menyangkut semua tahapan seperti Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan sebagainya. Sehingga calon-calon tersebut tidak memiliki peluang untuk menerima uang sepeser pun dari pihak lain.


Apa kendala negara Indonesia dalam mengatasi permasalahan kasus suap?

Kendalanya pada sistemik pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif  yang bermasalah ketika demokrasi berlangsung transaksional. Lantaran mahalnya biaya untuk menjadi pejabat negara, sehingga hal tersebut membuka ruang para pengusaha hitam masuk untuk menanam investasi dengan bermain judi.


Pengusaha hitam memberikan uang kepada kandidat tidak secara cuma-cuma. Di balik itu, terdapat kontrak perjanjian, seperti perluasan hutan dan tambang. Sehingga dari transaksi tersebut menyebabkan politik Indonesia yang sangat transaksional.

Bagaimana harapan Anda terhadap pemerintah dalam membenahi kasus suap yang menjerat hakim agung?

Pertama, negara harus memberikan contoh yang baik terlebih dahulu. Hal ini harus diimplementasikan pemerintah pada semua level yakni legislatif, yudikatif, dan eksekutif. 

Kedua, harus dipastikan bahwa penyelenggara negara tidak memiliki hutang politik dengan kekuatan hitam. Jadi, siapapun yang memimpin pemerintahan dipastikan bersih dari campur tangan pengusaha hitam maupun kelompok yang merusak demokrasi. 

Saya berharap ketua MA tegas untuk berkomitmen memberantas hakim yang berani melakukan transaksi. Kebanyakan, hakim agung yang mestinya menjadi wakil Tuhan justru menjadi wakil pengusaha hitam.

Reporter: SRS

Editor: Alfiarum Cahyani

About Post Author

LPM Institut

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Momentum Menag Memilih Rektor
Next post Eksistensi Bahasa Arab di Indonesia