Pasca demonstrasi yang terjadi semenjak 25 Agustus 2025, Prabowo telah melakukan dua kali perombakan kabinet. Namun, tujuan di balik reshuffle itu masih menyisakan pertanyaan besar.
Pada 8 September 2025, Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet untuk kedua kalinya dengan mengganti lima menteri. Nama-nama tersebut yaitu Budi Gunawan yang dicopot dari jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan, Abdul Kadir Karding dari jabatan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi, Dito Ariotedjo dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Reshuffle tersebut dilakukan setelah turunnya masyarakat ke jalan untuk melakukan aksi secara masif semenjak 25 Agustus 2025. Saat aksi semakin meluas pasca meninggalnya seorang pengendara ojek online akibat ditabrak mobil taktis Brigade Mobil (Brimob), muncul 17+8 Tuntutan Rakyat. 17 poin merupakan tuntutan jangka pendek yang diberi tenggat oleh masyarakat hingga 5 September 2025. Sedangkan 8 poin adalah tuntutan jangka panjang yang memiliki tenggat 31 Agustus 2026.
Pada tanggal 17 September 2025, Prabowo kembali melakukan reshuffle kabinet untuk yang ketiga kalinya dengan mengangkat 11 pejabat negara. Nama menteri dan wakil menteri yang diangkat yaitu Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam, Erick Thohir sebagai Menpora, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker), Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), serta Farida Faricha menjadi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop).
Selain itu, Prabowo juga mengangkat kepala dan wakil kepala badan negara, serta staf kepresidenan. Mereka terdiri dari Sarah Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Sonny Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Naniek S Dayang sebagai Wakil Kepala BGN, Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri, dan Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Herdiansyah Hamzah, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman mengatakan, reshuffle tersebut tidak berkorelasi langsung dengan tuntutan rakyat. Menurutnya, presiden melakukan reshuffle berdasarkan sudut pandang subjektifnya, bukan menggunakan sudut pandang publik yang menuntut banyak perbaikan sistem negara. Pada akhirnya, reshuffle hanya sebagai trik politik untuk mengamankan kekuasaan.
“Yang bermain itu subjektivitas presiden, seperti contoh Budi Gunawan yang diganti sebagai Menko Polkam karena ia dianggap gagal dalam menjaga situasi politik dan keamanan. Makanya kemudian Prabowo merasa terancam dan Budi Gunawan dianggap gagal yang kemudian diganti,” ujarnya saat diwawancarai via WhatsApp, Jum’at (19/09).
Wahyu Indra Triyadi, mahasiswa Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum sekaligus Ketua Moot Court Community (MCC) UIN Jakarta 2025 mengatakan, reshuffle mutlak hak prerogatif presiden sebagai kepala pemerintahan sebagaimana Pasal 17 UUD 1945. Maka dari itu, menurutnya reshuffle murni kebutuhan presiden dalam menempatkan orang-orang kepercayaannya sehingga tidak ada hubungan dengan tuntutan publik.
“Tapi di balik itu semua, reshuffle dalam dua minggu terakhir harus dilihat dari dua sudut pandang. Sejauh mana reshuffle memenuhi harapan publik, seperti menunjukkan menteri yang lebih kompeten, meningkatkan kinerja, dan mempercepat program strategis pemerintah. Kedua, sejauh mana reshuffle hanya berfokus pada kalkulasi politik, mengubah peta koalisi, atau memenuhi kepentingan elite,” ujarnya saat diwawancarai via WhatsApp, Jum’at (19/09).
Katanya, sebagai mahasiswa selain tetap kritis dan mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan koridor, juga harus memberi waktu kepada presiden untuk menuntaskan tuntutan-tuntutan tersebut. “Kita juga punya perspektif bahwasanya reshuffle ini untuk kebutuhan maupun trik politik. Selain itu, menurut saya tujuan utama reshuffle ini ialah untuk menjaga citra dan legitimasi dengan menunjukkan bahwa pemerintah terus bergerak meski arah geraknya tidak menjawab tuntutan rakyat,” ungkapnya, Jum’at (19/09).
Selain itu, menurutnya masyarakat berharap reshuffle kabinet bukan hanya sekadar pergantian, melainkan perubahan kualitas dari kabinet dan pembersihkan para pejabat yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan sebelumnya.
Reporter: Rika Maulia
Editor: Muhammad Arifin Ilham
0
0
